Kepmen LH No.122 Tahun 2004 Baku Mutu Limbah Kegitan Industri; Permen LH No.2 Tahun 2006 Air Limbah Rumah Potong Hewan; Permen LH No.4 Tahun 2006 Air Limbah Biji Timah; Permen LH No.9 Tahun 2006 Air Limbah Limbah Biji Besi Nikel; Permen LH No.10 Tahun 2006 Mutu Air Limbah Usaha dan Industri; Permen LH No.1 Tahun 2007 Menetapkan Kelas Air
No.1815,2014 KEMEN LH. Baku Mutu Air Limbah. Pencabutan PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat Kepmen Nomor 122 Tahun 2004 - Kementerian Pekerjaan … NOMOR: 122 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR: KEP-51/MENLH/10/1995 pupuk sebagaimana yang diatur di dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 lampiran B.X nilai parameter pH tidak sesuai dengan kondisi yang ada pada saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan; BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.39, 2014 KEMEN LH. Limbah. Bahan Berbahaya. Beracun. Simbol. Label PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2013 diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan PERMENLH NO. 12 TH. 2009 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini. 4 Pasal 6 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal: 15 April 2009
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun ... Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut. Jakarta: Kemen-LH RI. Layani P. N. 2010. Pengaruh Variasi Berat Asam Gelugur (Garcinia Atroviridis, Griff) Terhadap Penurunan Kadar Logam Pb, Cr Dan Cd Pada Perebusan Kerang Bulu (Anadara Antiquata) Dari Perairan Belawan, [Skripsi]. PermenLH – Laman 2 - Laman 2 – Kimia Lingkungan Nov 11, 2013 · Keputusan MENLH Nomor 179 Tahun 2004 tentang Ralat atas Keputusan MENLH Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut; Keputusan MENLH Nomor 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun; Posted in Peraturan LH | Dengan kaitkata B3, Bapedal, KepmenLH, KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR : … bahwa untuk melaksanakan pengendalian pencemaran air sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, perlu ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun
122 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi. Usaha dan/atau Kegiatan Industri Pupuk;. 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor. KEPMEN LH No 51 Tahun 2004 tentang baku mutu air laut untuk biota, nilai rata- rata pH di lokasi penelitian masih berada pada ambang batas yang di tetapkan 29 Sep 2013 PerMen LH Nomor 08 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi 122 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas KEPMEN LH no 51 Tahun Menurut nilai baku mutu KEPMEN-LH No. 51 tahun 2004, pH normal yang sesuai untuk kehidupan biota laut berkisar antara 7–8,5, sementara pengukuran di. Kepmen LH No 51 tahun. 2004 tentang Baku Mutu. Air Laut b Permen LH No 5 Tahun. 2014 tentang baku mutu air limbah a Melakukan pengelolaan terhadap.
(PDF) Permen LH 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah ...
KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DALAM … 1 KepMenLH No. 51 Tahun 1995 BMLC Kegiatan Industri 5 Permen LH Nomor 122 Tahun 2004 Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Pupuk 6 Permen LH No. 02 Tahun 2006 BMAL Bagi Usaha dan atau Kegiatan Rumah Potong Hewan 7 PERMEN LH NOMOR 05 TAHUN 2007 kepmen No 115 Status Mutu Air-13 juli apartemen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Permen 04 th.2006 Baku Mutu aiR LimBah dan Atau Kegiatan p.